Berita Terkait:
| » | Beban Utang Makin Berat |
| » | Utang AS Capai USD16 Triliun |
| » | Utang LN Swasta Mengkhawatirkan |
| » | AS Sakit, Saatnya Sulsel Diversifikasi Pasar |
| » | Modal Masuk RI Masih Mengalir |
JAKARTA, FAJAR -- Upaya pemerintah untuk menutup defisit pembiayaan APBN belum berubah. Hingga kini, pemerintah masih menjadikan utang sebagai solusi andalan untuk menutup defisit pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hasilnya, utang pemerintah pun terus menumpuk dan kini mendekati angka Rp2.000 triliun!
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengelolaan Utang (PU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Robert Pakpahan mengatakan, laporan terbaru dalam Buku Saku Pengelolaan Utang Negara (BSPUN) menunjukkan, total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 menembus angka Rp 1.991,59 triliun. ”Naik Rp 15,97 triliun dibanding posisi utang periode akhir September 2012 yang sebesar Rp 1.975,62 triliun,” ungkap Robert, Senin 19 November.
Utang Indonesia sempat mengalami fluktuasi meski cenderung naik. Pada 2008 utang melonjak dari Rp 1.389,41 triliun menjadi Rp 1.636,74 triliun. Namun pada 2009 turun menjadi Rp 1.590,66 triliun. Nah, sejak 2010 utang Indonesia terus naik.
Dari total utang pemerintah per akhir Oktober 2012 yang mencapai Rp 1.991,59 triliun, Rp 632,74 triliun berasal dari pinjaman. Sedangkan yang dari surat utang negara (SUN) atau surat berharga negara (SBN) Rp 1.358,85 triliun.
Pada pos pinjaman, terdapat pinjaman luar negeri Rp 631,36 triliun dan pinjaman dalam negeri yang hanya Rp 1,38 triliun. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman bilateral Rp 384,36 triliun, pinjaman multilateral Rp 221,32 triliun, dan pinjaman komersial serta lain-lain Rp 25 triliun.
Sementara itu, dari pos SUN atau SBN, pemerintah sudah menerbitkan surat utang sebesar Rp 1.358,85 triliun yang terdiri atas SBN berdenominasi valas sebesar Rp 248,01 triliun dan SUN berdenominasi rupiah sebesar Rp 1.110,84 triliun.
Yang terbaru, pemerintah menerbitkan sukuk atau obligasi syariah sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp 9,6 triliun) dengan jangka waktu sepuluh tahun dan imbal hasil 3,3 persen. ”Pasar obligasi syariah makin potensial,” ujar Robert.
Sukuk tersebut mendapatkan sambutan baik dari para investor dengan jumlah penawaran pembelian mencapai USD 5,3 miliar dari sekitar 250 investor.
Terkait terus naiknya utang pemerintah, Ditjen PU merilis data bahwa bertambahnya utang tersebut diiringi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya, utang yang dilakukan pemerintah cukup produktif dan bisa mendorong PDB.
Pada 2000 nilai utang pemerintah Rp 1.234,2 triliun atau 89 persen dari PDB. Angka itu terus turun. Pada 2005, dengan utang Rp 1.313,5 triliun, porsi utang mulai turun menjadi 47 persen. Kini, per akhir Oktober 2012, porsi utang terhadap PDB menjadi 27,5 persen. (owi/c9/ca)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar