Peraturan Utama dan Terbaru 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Berdasarkan regulasi terkini, Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur melalui delapan standar utama sebagai berikut:

- *Standar Kompetensi Lulusan (SKL)* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025,

- *Standar Isi (SI)* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025,

- *Standar Proses (SP)* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026,

- *Standar Penilaian Pendidikan* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022,

- *Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025,

- *Standar Sarana dan Prasarana* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023,

- *Standar Pengelolaan Pendidikan* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025,

- *Standar Pembiayaan Pendidikan* - Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023,

Delapan SNP tersebut merupakan satu kesatuan sistemik yang saling terkait, sehingga implementasinya harus dilakukan secara terpadu untuk menjamin mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

JURNAL UAS TAHUN 2026

Berdasarkan hasil rapat hari ini (Selasa 10 Februari 2026) di Dewan Guru, telah disepakati poin-poin di bawah ini untuk pelaksanaan UAS:
1. Kartu kontrol
2. ⁠Waktu pelaksanaan ujian selama 90 Menit
3. ⁠Bentuk soal Essai
4. ⁠jumlah soal 
         - IPA  : 10 Nomor
         - IPS & Umum : 15 Nomor
       Persentase Soal 
         - Kls X   : 20%
         - Kls XI  : 30%
         - Kls XII : 50%
5. ⁠Batas pengumpulan soal 13 Maret 2026
6. ⁠Daftar hadir peserta ujian 2 rangkap/mapel
7. ⁠Jumlah pengawas 1/ruangan
8. ⁠Jika ada pengawas yang ingin izin, silahkan berkomunikasi langsung dengan Bapak kepala sekolah
9. ⁠Siswa yang terlambat, mengikuti ujian dengan sisa waktu yang ada
10. ⁠Tidak meninggalkan Ruang ujian sebelum waktu ujian berakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah… Tabe maraja pung berdasarkan hasil rapat hari ini (Selasa 10 Februari 2026) di Dewan Guru, telah disepakati poin-poin di bawah ini untuk pelaksanaan UAS:
1. Kartu kontrol
2. ⁠Waktu pelaksanaan ujian selama 90 Menit
3. ⁠Bentuk soal Essai
4. ⁠jumlah soal 
         - IPA  : 10 Nomor
         - IPS & Umum : 15 nomor

Mendampingi pengerjaan soal UAS Nanda Devina Naylah kelas XII A bersama orang tuanya.Pengawas UAS Ibu Hj.Khaerunnisa.S.Si, S.Pd

KARYA BOOK CHAPTER NURDIN

Karya BC III "ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH" disumbangkan ke Perpustakaan SMA 7 Wajo

SOAL BENAR SALAH : SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN

 Berikut adalah **20 soal benar-salah** tentang materi **Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran** (terutama sesuai konteks Indonesia dan peran Bank Indonesia). Setiap soal dilengkapi kunci jawaban dan penjelasan singkat agar bisa langsung digunakan untuk belajar atau ujian.

1. Sistem pembayaran di Indonesia hanya terdiri dari satu jenis, yaitu sistem pembayaran tunai.  

   **Salah**  

   (Ada dua jenis utama: tunai dan non-tunai)

2. Uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan alat pembayaran yang digunakan dalam sistem pembayaran tunai.  

   **Benar**

3. Kartu debit termasuk alat pembayaran non-tunai berbasis kartu (APMK).  

   **Benar**

4. Cek dan bilyet giro termasuk alat pembayaran tunai.  

   **Salah**  

   (Keduanya termasuk alat pembayaran non-tunai berbasis kertas)

5. Bank Indonesia tidak memiliki peran dalam pengaturan sistem pembayaran di Indonesia.  

   **Salah**  

   (BI adalah regulator utama sistem pembayaran)

6. BI-RTGS digunakan untuk penyelesaian transaksi bernilai kecil secara real-time.  

   **Salah**  

   (BI-RTGS untuk transaksi bernilai besar dan bernilai tinggi)

7. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) digunakan untuk kliring transaksi ritel bernilai kecil hingga menengah.  

   **Benar**

8. QRIS adalah sistem pembayaran berbasis QR yang hanya bisa digunakan untuk transaksi antar bank tertentu saja.  

   **Salah**  

   (QRIS bersifat interoperable, bisa lintas penyelenggara dan bank)

9. Uang elektronik (e-money) server-based tidak memerlukan infrastruktur kartu fisik.  

   **Benar**

10. Kartu kredit termasuk alat pembayaran yang langsung memotong saldo rekening saat transaksi.  

    **Salah**  

    (Kartu kredit bersifat kredit/pinjaman, bukan debit langsung)

11. Prinsip utama sistem pembayaran menurut BI salah satunya adalah efisien, aman, dan andal.  

    **Benar**

12. Uang tunai masih menjadi alat pembayaran yang sah dan wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia.  

    **Benar**

13. Transfer dana melalui mobile banking termasuk kategori pembayaran tunai.  

    **Salah**  

    (Termasuk non-tunai)

14. Nota debit dapat digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai dalam sistem kliring.  

    **Benar**

15. BI-SSSS adalah sistem yang digunakan untuk settlement surat berharga secara elektronik.  

    **Benar**

16. Semua transaksi non-tunai di Indonesia harus melalui sistem BI-RTGS.  

    **Salah**  

    (Hanya transaksi bernilai besar; transaksi kecil banyak melalui SKNBI atau kanal lain)

17. GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) bertujuan untuk membuat transaksi kartu debit lebih murah dan interoperable antar bank.  

    **Benar**

18. Uang elektronik berbasis chip (card-based) contohnya adalah kartu Flazz, Brizzi, dan e-Money Mandiri.  

    **Benar**

19. Sistem pembayaran non-tunai cenderung meningkatkan risiko kejahatan siber dibandingkan pembayaran tunai.  

    **Benar**  

    (Meski ada kelebihan, risiko cyber memang lebih tinggi)

20. Bank Indonesia berwenang mengeluarkan, mengedarkan, serta mencabut dan memusnahkan uang Rupiah dari peredaran.  

    **Benar**